Geopolitik Indonesia terhadap Perang Iran–Israel: Antara Netralitas, Diplomasi, dan Kepentingan Kawasan

Ketegangan antara Iran dan Israel pada tahun 2025 mencapai titik kritis, ditandai dengan peningkatan intensitas konflik yang melibatkan serangan militer langsung, serangan siber terhadap infrastruktur vital, hingga munculnya ancaman penggunaan senjata nuklir. Serangan Israel terhadap fasilitas nuklir Iran memicu balasan rudal jarak jauh Iran ke wilayah strategis Israel, yang kemudian mendorong keterlibatan Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya di kawasan. Situasi ini memperburuk instabilitas di Timur Tengah, mengancam jalur pelayaran internasional di Selat Hormuz, serta memicu krisis energi global akibat melonjaknya harga minyak dan gas. Selain konflik fisik, perang informasi dan siber antara kedua negara juga menyasar sistem komunikasi dan ekonomi, memperluas cakupan konflik hingga ke ranah digital global.

Dampak dari konflik ini tidak terbatas pada wilayah Timur Tengah. Negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan Gerakan Non-Blok (GNB), termasuk Indonesia, ikut merasakan tekanan diplomatik dan geopolitik. Sebagai negara dengan mayoritas Muslim terbesar di dunia dan penganut politik luar negeri bebas-aktif, Indonesia dihadapkan pada dilema geopolitik: mendukung Palestina dan perdamaian regional tanpa berpihak pada pendekatan militer Iran, serta menjaga hubungan baik dengan komunitas internasional, termasuk Amerika Serikat. Di tengah kompleksitas ini, muncul pertanyaan mendasar dan strategis: bagaimana Indonesia memosisikan dirinya secara geopolitik dalam konflik Iran–Israel, dan bagaimana kebijakan tersebut dapat sejalan dengan kepentingan nasional, prinsip kemanusiaan, serta stabilitas kawasan Asia Tenggara?

Latar Belakang Konflik Iran–Israel

Konflik antara Iran dan Israel bukanlah benturan sesaat, melainkan bagian dari konflik jangka panjang yang kompleks dan berakar pada berbagai aspek ideologis, geopolitik, dan historis. Salah satu sumber utama ketegangan adalah persaingan ideologis dan keagamaan. Iran merupakan negara Republik Islam yang berbasis Syiah, sementara Israel adalah negara Yahudi yang secara politik menganut paham Zionisme, yaitu gerakan nasionalisme Yahudi yang bertujuan mempertahankan negara Israel sebagai tanah air orang Yahudi. Perbedaan ini diperparah oleh retorika keras dari para pemimpin kedua negara—di mana Iran secara terbuka menolak keberadaan negara Israel dan mendukung perjuangan kelompok-kelompok perlawanan bersenjata, sementara Israel memandang Iran sebagai eksistensi yang mengancam keamanan nasional dan regional.

Selain itu, konflik ini juga dipicu oleh ambisi regional masing-masing pihak. Iran secara aktif berusaha memperluas pengaruhnya di kawasan Timur Tengah, khususnya melalui jaringan kelompok proksi seperti Hizbullah di Lebanon dan Hamas di Gaza, dua kelompok yang secara terbuka memusuhi Israel. Dukungan Iran terhadap kelompok-kelompok ini dipandang Israel sebagai ancaman langsung terhadap keamanan nasionalnya. Sebaliknya, Israel yang memiliki hubungan strategis erat dengan Amerika Serikat dan negara-negara Barat lainnya dianggap sebagai “alat” kepentingan Barat di Timur Tengah oleh Iran. Salah satu isu paling sensitif adalah program nuklir Iran, yang terus berkembang meskipun mendapat tekanan dan sanksi internasional. Israel dan sekutunya, terutama Amerika Serikat, melihat potensi Iran memiliki senjata nuklir sebagai ancaman besar terhadap stabilitas kawasan dan bahkan terhadap keberadaan negara Israel itu sendiri.

Ketegangan ini mencapai puncaknya pada tahun 2025, ketika Israel melancarkan serangan udara ke fasilitas nuklir Iran yang diduga tengah memperkaya uranium ke tingkat senjata. Iran merespons dengan meluncurkan rudal balistik jarak jauh ke wilayah strategis Israel, termasuk Tel Aviv dan Haifa. Situasi ini dengan cepat berubah menjadi konflik terbuka, memicu kekhawatiran global akan eskalasi lebih besar, terlebih ketika Amerika Serikat menyatakan dukungan militer terhadap Israel, sementara Rusia memperingatkan intervensi sepihak di kawasan. Perang ini bukan hanya memperburuk ketegangan Timur Tengah, tetapi juga menyeret negara-negara besar dunia ke dalam pertarungan pengaruh dan aliansi baru yang berisiko memicu krisis global multidimensi—energi, keamanan, dan kemanusiaan.

Posisi Geopolitik Indonesia: Prinsip Bebas dan Aktif

Sebagai negara yang menganut politik luar negeri bebas dan aktif, Indonesia memegang teguh prinsip tidak berpihak pada kekuatan besar manapun, namun berkomitmen kuat untuk ikut serta dalam menciptakan perdamaian dunia sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Prinsip ini menjadi dasar dalam menyikapi berbagai konflik internasional, termasuk eskalasi perang antara Iran dan Israel. Dalam menghadapi konflik yang sarat dengan kepentingan ideologis, ekonomi, dan keamanan global ini, Indonesia mengedepankan pendekatan diplomatik, netral namun tidak pasif, serta berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan internasional. Posisi Indonesia dalam konflik Iran–Israel mencerminkan sikap yang seimbang: tidak condong pada Iran maupun Israel, namun berfokus pada solusi damai yang adil, khususnya dalam konteks perjuangan rakyat Palestina.

Pertama, Indonesia mendukung penyelesaian konflik melalui jalur damai dan dialog multilateral. Di berbagai forum internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), dan Gerakan Non-Blok (GNB), Indonesia aktif mendorong diadakannya gencatan senjata, perlindungan terhadap warga sipil, serta dimulainya kembali perundingan damai antara pihak-pihak yang bertikai. Kedua, Indonesia tetap konsisten dalam mendukung kemerdekaan Palestina sebagai bagian dari prinsip solidaritas dengan bangsa yang tertindas. Namun, dukungan ini tidak serta merta membuat Indonesia menyetujui pendekatan militan atau intervensi bersenjata yang dapat memperkeruh situasi kawasan, seperti yang kerap dilakukan Iran melalui kelompok proksinya. Ketiga, Indonesia sangat vokal dalam menolak segala bentuk penggunaan senjata nuklir, baik sebagai alat ancaman maupun senjata aktif, dan tetap menjadi pendukung kuat Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT). Penolakan ini sejalan dengan posisi Indonesia sebagai negara non-nuklir yang berkomitmen menjaga kawasan Indo-Pasifik tetap damai, bebas dari senjata pemusnah massal, serta terbuka untuk kerja sama regional berbasis kepercayaan dan hukum internasional.

Dalam konteks ini, Indonesia berupaya menyeimbangkan diplomasi moral dan kepentingan strategis. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki legitimasi moral untuk berbicara tentang isu Palestina dan Timur Tengah. Namun di sisi lain, Indonesia juga harus menjaga hubungan dagang, energi, dan politik dengan berbagai mitra global, termasuk negara-negara Timur Tengah dan Barat. Oleh karena itu, pendekatan bebas aktif bukan sekadar posisi netral, melainkan kebijakan luar negeri yang aktif dalam memperjuangkan perdamaian, stabilitas regional, dan keadilan global, tanpa tunduk pada tekanan atau kepentingan negara besar manapun.

Peran Indonesia di Asia Tenggara dan Dunia Islam

Dalam dinamika geopolitik global, terutama saat konflik besar seperti perang Iran–Israel meletus, Indonesia memainkan peran strategis di dua lingkup penting: dunia Islam melalui Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan kawasan Asia Tenggara melalui kepemimpinan di ASEAN. Posisi unik ini memberi Indonesia peluang dan tanggung jawab untuk menjembatani dialog, menyuarakan moderasi, serta menjaga stabilitas kawasan di tengah ancaman konflik lintas wilayah.

🔹 Sebagai Anggota OKI (Organisasi Kerja Sama Islam)

Indonesia dikenal sebagai juru bicara moderat dalam dunia Islam. Dalam berbagai forum OKI, Indonesia konsisten menyerukan agar negara-negara anggota tidak terjebak dalam konflik sektarian dan blok ideologis yang memperkeruh situasi, seperti dalam konteks ketegangan Iran (Syiah) dan negara-negara yang mendukung Israel (yang condong ke Barat). Indonesia mengedepankan prinsip solidaritas kemanusiaan, terutama dalam isu Palestina, yang menjadi elemen sentral dalam narasi konflik Iran–Israel. Indonesia menekankan pentingnya perlindungan warga sipil di wilayah terdampak, termasuk Gaza, Lebanon Selatan, dan Suriah, yang sering menjadi ajang serangan balasan dan proksi dari dua kubu yang berseteru. Selain itu, Indonesia aktif memprakarsai resolusi damai OKI dan mengusulkan bantuan kemanusiaan serta mediasi antarnegara Islam untuk mencegah pecahnya konflik lebih luas akibat polarisasi di dalam tubuh OKI sendiri.

🔹 Sebagai Pemimpin ASEAN

Sebagai negara terbesar di Asia Tenggara dan pemrakarsa banyak inisiatif regional, Indonesia memiliki peran kunci dalam menjaga stabilitas di kawasan melalui ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP). Konflik Iran–Israel bukan hanya isu Timur Tengah, tetapi memiliki implikasi langsung terhadap stabilitas energi, jalur perdagangan, dan keamanan maritim di Asia Tenggara. Ketegangan di Selat Hormuz dan Laut Merah, sebagai jalur utama ekspor minyak dan barang, berdampak langsung pada negara-negara ASEAN yang sangat bergantung pada pasokan energi dari Timur Tengah. Indonesia, melalui AOIP, mendorong penguatan kerja sama kawasan dalam ketahanan energi, pengamanan rute pelayaran, dan resiliensi ekonomi terhadap gejolak global. Indonesia juga menggunakan posisinya untuk menyuarakan pentingnya ASEAN tetap bersikap netral dan kolektif dalam menyikapi konflik besar global, tanpa terseret dalam kubu kekuatan besar, sambil tetap mendukung solusi damai yang adil melalui jalur diplomatik.

Secara keseluruhan, peran ganda Indonesia di OKI dan ASEAN menjadikannya aktor penting dalam merespons konflik Iran–Israel. Dengan mengedepankan pendekatan moderat, inklusif, dan berbasis pada hukum internasional, Indonesia terus membangun citra sebagai kekuatan moral yang mengutamakan perdamaian, stabilitas kawasan, dan solidaritas global, baik dalam konteks dunia Islam maupun geopolitik Asia-Pasifik.

Dampak Perang Iran–Israel terhadap Indonesia

Aspek	Dampak Langsung
Ekonomi Energi	Harga minyak dunia melonjak, memengaruhi anggaran subsidi BBM di Indonesia
Keamanan Kawasan	Potensi perluasan konflik ke Laut Merah atau Selat Hormuz mengganggu perdagangan Indonesia
Diplomasi	Meningkatkan posisi Indonesia sebagai penengah dalam forum internasional
Diaspora	Perlindungan WNI di negara-negara Timur Tengah menjadi prioritas Kementerian Luar Negeri

Upaya dan Respons Indonesia terhadap Konflik Iran–Israel

Sebagai negara dengan komitmen kuat terhadap perdamaian dunia dan keadilan internasional, Indonesia merespons konflik Iran–Israel dengan pendekatan yang komprehensif, mencakup pernyataan politik, aksi kemanusiaan, dan diplomasi multilateral. Respons ini tidak hanya mencerminkan posisi politik luar negeri yang bebas aktif, tetapi juga menunjukkan kepedulian terhadap penderitaan masyarakat sipil dan stabilitas kawasan yang lebih luas.

🔹 Pernyataan Resmi Pemerintah

Melalui Kementerian Luar Negeri (Kemenlu RI), Indonesia secara tegas mengecam eskalasi kekerasan yang terjadi antara Iran dan Israel. Dalam beberapa pernyataan resmi yang dirilis kepada media dan dalam forum diplomatik, Indonesia mendesak kedua belah pihak untuk menahan diri, menghentikan serangan terhadap target sipil, dan menghormati hukum humaniter internasional. Indonesia juga menyatakan dukungan penuh terhadap upaya perdamaian yang dimotori oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Liga Arab, dan organisasi regional lainnya yang berusaha memfasilitasi dialog dan de-eskalasi konflik. Dalam kerangka tersebut, Indonesia menegaskan pentingnya kembali ke meja perundingan, serta menyerukan peran aktif Dewan Keamanan PBB dalam menghentikan kekerasan dan membuka jalur kemanusiaan.

🔹 Diplomasi Kemanusiaan

Di tengah krisis, Indonesia juga mengutamakan aspek kemanusiaan sebagai bagian dari diplomasi luar negeri. Melalui kerja sama antara Kemenlu, BNPB, dan organisasi kemanusiaan seperti PMI dan Baznas, Indonesia mengirimkan bantuan kemanusiaan berupa obat-obatan, logistik darurat, dan tim medis ke wilayah terdampak seperti Gaza, Lebanon Selatan, dan Suriah. Selain itu, pemerintah Indonesia juga secara aktif menawarkan bantuan evakuasi dan perlindungan bagi WNI (Warga Negara Indonesia) yang berada di wilayah konflik, terutama para pekerja migran, pelajar, dan staf diplomatik di negara-negara Timur Tengah. Kemenlu RI melalui perwakilan di Teheran, Beirut, Amman, dan Kairo, membentuk tim krisis dan pusat bantuan cepat (crisis center) untuk memantau perkembangan dan menjamin keselamatan warga Indonesia.

🔹 Advokasi di Forum Internasional

Sebagai negara anggota Dewan HAM PBB dan aktif di berbagai forum internasional, Indonesia memanfaatkan posisinya untuk mengadvokasi resolusi-resolusi perdamaian. Salah satu langkah penting yang diambil adalah mengusulkan resolusi di PBB yang menyerukan gencatan senjata segera, penghormatan terhadap situs keagamaan, dan perlindungan terhadap infrastruktur sipil seperti rumah sakit, sekolah, dan tempat ibadah. Indonesia juga mendorong adanya investigasi independen atas pelanggaran hukum humaniter, serta penguatan peran badan-badan PBB seperti UNRWA (untuk pengungsi Palestina) dan ICRC (Palang Merah Internasional) dalam menyalurkan bantuan di zona perang. Dalam berbagai kesempatan, Indonesia mengajak negara-negara anggota OKI dan Gerakan Non-Blok untuk mengambil sikap kolektif dan mendesak penghentian kekerasan dengan cara damai, terlepas dari afiliasi politik atau ideologis masing-masing pihak.

Dengan respons yang bersifat diplomatis, kemanusiaan, dan multilateral ini, Indonesia menunjukkan bahwa peran negara dalam konflik global tidak harus dilakukan dengan kekuatan militer, tetapi bisa diwujudkan melalui kepemimpinan moral, solidaritas kemanusiaan, dan advokasi kebijakan yang berpihak pada perdamaian dan keadilan internasional.

Tantangan Geopolitik bagi Indonesia di Tengah Konflik Iran–Israel

Dalam menyikapi konflik besar seperti perang antara Iran dan Israel, Indonesia menghadapi berbagai tantangan geopolitik yang kompleks dan berlapis, yang menguji konsistensi prinsip politik luar negeri bebas aktif sekaligus ketangguhan diplomasi nasional dalam menjaga kedaulatan, stabilitas ekonomi, dan integritas moral di panggung internasional.

🔹 Tekanan dari Barat dan Timur

Salah satu tantangan utama adalah bagaimana Indonesia menjaga keseimbangan diplomatik antara kekuatan besar dunia, khususnya negara-negara Barat seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa, dengan solidaritas terhadap dunia Islam yang cenderung bersimpati pada Iran atau Palestina. Amerika Serikat adalah mitra strategis Indonesia dalam berbagai sektor, mulai dari pertahanan, teknologi, pendidikan, hingga perdagangan. Sementara itu, hubungan Indonesia dengan negara-negara Timur Tengah—termasuk Iran, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab—juga sangat penting dalam hal energi, tenaga kerja migran, dan kerja sama keuangan syariah. Dalam konteks ini, Indonesia tidak bisa bersikap ekstrem ke salah satu sisi tanpa menimbulkan resiko terhadap kepentingan nasional. Oleh karena itu, diplomasi Indonesia dituntut untuk sangat hati-hati dan seimbang, agar tidak dianggap berpihak secara ideologis, namun tetap bersuara keras dalam isu kemanusiaan dan keadilan internasional.

🔹 Netralitas Aktif vs. Kepentingan Ekonomi

Tantangan berikutnya datang dari ketegangan antara idealisme politik luar negeri dan realitas kebutuhan ekonomi nasional. Prinsip "bebas dan aktif" mendorong Indonesia untuk menolak segala bentuk dominasi kekuatan besar dan campur tangan asing, serta mendorong penyelesaian damai konflik global. Namun di sisi lain, Indonesia sangat tergantung pada stabilitas energi global, khususnya pasokan minyak dan gas dari Timur Tengah yang menjadi titik panas konflik. Lonjakan harga minyak akibat konflik Iran–Israel secara langsung berdampak pada anggaran negara, subsidi energi, dan inflasi domestik. Selain itu, ketidakpastian jalur pelayaran di Selat Hormuz dan Laut Merah juga dapat mengganggu arus ekspor-impor Indonesia, terutama ke kawasan Eropa, Asia Selatan, dan Afrika. Di sinilah muncul dilema klasik: bagaimana Indonesia bisa memegang teguh prinsip netralitas aktif, tanpa mengorbankan keamanan ekonomi dan kesejahteraan rakyat dalam jangka pendek?

🔹 Ekspektasi Dunia Islam terhadap Indonesia

Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia sering dianggap sebagai representasi dunia Islam moderat yang memiliki legitimasi untuk berbicara lantang dalam isu-isu Timur Tengah, khususnya konflik yang menyangkut Palestina, Yerusalem, atau situs-situs suci Islam. Harapan ini datang tidak hanya dari negara-negara OKI, tetapi juga dari komunitas Muslim global yang melihat Indonesia sebagai contoh negara demokratis yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Namun ekspektasi ini bisa menjadi beban diplomatik, terutama ketika Indonesia dituntut untuk bersikap tegas terhadap Israel atau sekutunya, padahal pada saat yang sama Indonesia harus menjaga hubungan baik dengan kekuatan global untuk investasi, bantuan luar negeri, atau kerja sama keamanan. Dalam menghadapi tantangan ini, Indonesia harus memainkan peran ganda: sebagai pemimpin moral yang membela keadilan global, dan sebagai aktor rasional yang menjaga kestabilan domestik dan integritas kebijakan luar negeri.

Secara keseluruhan, tantangan-tantangan ini menuntut Indonesia untuk tidak hanya mengedepankan posisi netral, tetapi juga mampu merumuskan kebijakan luar negeri yang strategis, fleksibel, dan adaptif, agar tetap relevan di tengah pergolakan global tanpa kehilangan arah dan prinsip yang telah menjadi fondasi diplomasi Indonesia sejak kemerdekaan.

Kesimpulan

Dalam menghadapi perang antara Iran dan Israel, Indonesia menampilkan pendekatan geopolitik yang berhati-hati namun tegas, sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas dan aktif. Indonesia tidak berpihak kepada salah satu kekuatan besar atau blok ideologis manapun, namun tetap aktif mendorong solusi damai, gencatan senjata, dan dialog diplomatik sebagai jalan utama untuk menyelesaikan konflik. Pendekatan ini mencerminkan komitmen Indonesia terhadap perdamaian dunia, sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, sekaligus menunjukkan konsistensi dalam menyuarakan keadilan bagi Palestina, tanpa terjebak dalam konfrontasi langsung terhadap Israel maupun dukungan membabi buta terhadap Iran.

Indonesia memanfaatkan posisinya yang strategis sebagai negara demokrasi terbesar di dunia Muslim, anggota aktif G20, Gerakan Non-Blok, dan ASEAN, serta pemimpin berpengaruh dalam Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Dengan kombinasi ini, Indonesia tidak hanya memiliki legitimasi moral, tetapi juga kapasitas diplomatik dan ekonomi untuk memfasilitasi kerja sama kemanusiaan, mediasi internasional, dan advokasi perdamaian di berbagai forum global. Indonesia juga telah menunjukkan kontribusi nyata melalui diplomasi kemanusiaan, pengiriman bantuan ke kawasan terdampak, perlindungan WNI di Timur Tengah, serta inisiatif resolusi damai di PBB dan OKI.

Namun demikian, tantangan besar masih membayangi. Indonesia harus terus menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan tuntutan internasional, terutama di tengah tekanan dari negara-negara besar yang memiliki kepentingan langsung dalam konflik tersebut. Di saat yang sama, ekspektasi dari dunia Islam terhadap Indonesia sebagai pemimpin moderat dan pembela Palestina tetap tinggi. Oleh karena itu, Indonesia dituntut untuk tetap relevan, netral, dan efektif dalam memainkan peran sebagai penengah yang kredibel dalam konflik global, tanpa kehilangan arah, prinsip, maupun kedaulatan dalam kebijakan luar negeri.

Dalam dunia yang semakin multipolar dan penuh ketegangan, kemampuan Indonesia untuk menavigasi krisis seperti konflik Iran–Israel akan menjadi tolak ukur keberhasilan diplomasi luar negeri Indonesia di abad ke-21: diplomasi yang tidak hanya reaktif, tetapi juga strategis, humanis, dan berlandaskan konstitusi serta nilai-nilai global yang adil dan damai.

Glosarium

Istilah	Penjelasan
ASEAN (Association of Southeast Asian Nations)	Organisasi regional negara-negara di Asia Tenggara yang bertujuan meningkatkan kerja sama ekonomi, politik, dan keamanan antar anggotanya.
AOIP (ASEAN Outlook on the Indo-Pacific)	Inisiatif geopolitik ASEAN untuk menjaga perdamaian, keterbukaan, dan kerja sama inklusif di kawasan Indo-Pasifik.
Balistik	Jenis rudal yang mengikuti lintasan balistik (parabola) dan sering digunakan dalam konflik bersenjata jarak jauh.
Diplomasi Kemanusiaan	Upaya diplomatik yang difokuskan pada pengiriman bantuan dan perlindungan terhadap korban konflik serta warga sipil.
Ekskalasi	Peningkatan intensitas atau skala dalam konflik atau ketegangan politik dan militer.
Gerakan Non-Blok (GNB)	Aliansi negara-negara yang tidak berpihak pada blok kekuatan besar dunia, berfokus pada kedaulatan dan netralitas dalam politik internasional.
Geopolitik	Studi atau kebijakan luar negeri yang mempertimbangkan posisi geografis dan pengaruhnya terhadap hubungan antarnegara.
Hizbullah	Kelompok militan dan politik Syiah yang berbasis di Lebanon, didukung oleh Iran dan dianggap sebagai ancaman oleh Israel.
ICRC (International Committee of the Red Cross)	Organisasi kemanusiaan internasional yang melindungi dan membantu korban konflik dan kekerasan bersenjata.
Israel	Negara Yahudi di Timur Tengah yang terlibat dalam konflik jangka panjang dengan negara-negara Arab dan Iran.
Iran	Negara Republik Islam Syiah yang memiliki kebijakan luar negeri aktif di Timur Tengah dan mendukung kelompok-kelompok anti-Israel.
Konflik Proksi	Konflik tidak langsung di mana dua negara saling bertikai dengan menggunakan pihak ketiga sebagai perpanjangan tangan militernya.
Liga Arab	Organisasi regional negara-negara Arab yang sering mengambil posisi diplomatik terhadap isu-isu Timur Tengah.
Netralitas Aktif	Pendekatan politik luar negeri yang tidak berpihak pada blok kekuatan besar, namun tetap aktif berkontribusi dalam perdamaian dunia.
NPT (Non-Proliferation Treaty)	Perjanjian internasional untuk mencegah penyebaran senjata nuklir dan mendorong penggunaan damai energi nuklir.
OKI (Organisasi Kerja Sama Islam)	Organisasi negara-negara Muslim yang bertujuan memperkuat solidaritas Islam dan menyelesaikan isu-isu yang dihadapi dunia Muslim.
Palestina	Wilayah dan entitas politik yang tengah memperjuangkan kemerdekaan dari pendudukan Israel, menjadi simbol solidaritas di dunia Islam.
Pembukaan UUD 1945	Bagian pembuka dari konstitusi Indonesia yang menegaskan komitmen terhadap perdamaian dunia dan keadilan sosial.
Perang Siber	Serangan digital yang bertujuan merusak sistem informasi, ekonomi, atau pertahanan suatu negara.
Politik Bebas dan Aktif	Doktrin politik luar negeri Indonesia yang tidak berpihak (bebas) namun tetap berperan aktif dalam penyelesaian isu global.
Resolusi PBB	Keputusan atau seruan yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk merespons situasi internasional tertentu.
Retorika	Ungkapan atau pernyataan politik, biasanya bernada tajam atau provokatif, untuk mempengaruhi opini publik atau diplomatik.
Rudal Jarak Jauh	Senjata misil yang mampu mencapai sasaran dalam radius ratusan hingga ribuan kilometer, sering digunakan dalam konflik modern.
Selat Hormuz	Jalur pelayaran penting di Teluk Persia yang menjadi rute utama ekspor minyak dari Timur Tengah ke dunia.
Solidaritas Kemanusiaan	Komitmen untuk membela hak dan keselamatan manusia secara universal, terutama dalam situasi konflik atau bencana.
Stabilitas Kawasan	Kondisi damai dan aman di suatu wilayah yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kerja sama antarnegara.
Tim Crisis Center	Tim khusus dari Kementerian Luar Negeri RI yang bertugas menangani situasi darurat dan evakuasi WNI di luar negeri.
Timur Tengah	Wilayah strategis di Asia Barat yang sering menjadi pusat konflik geopolitik, terutama terkait minyak, agama, dan kekuasaan regional.
UNRWA (United Nations Relief and Works Agency)	Badan PBB yang memberikan bantuan dan perlindungan kepada pengungsi Palestina.
Zionisme	Gerakan nasionalisme Yahudi yang mendukung berdirinya negara Israel sebagai tanah air bagi orang Yahudi.

SELAT HORMUZ - Tangkapan layar Google Maps, memperlihatkan Selat Hormuz (lingkaran merah), jalur air energi terpenting di dunia yang terletak di antara Oman dan Iran. Kapal Coswisdom Lake dan South Loyalty, putar haluan di Selat Hormuz, karena khawatir jadi korban serangan Iran pasca AS serang nuklir Teheran